SB. TERNATE – Praktisi hukum sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, SH, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Kehormatan (BK) dan Pimpinan DPRD Kota Ternate yang dinilai bersikap tidak adil dan diskriminatif dalam menangani dugaan pelanggaran etik di internal lembaga legislatif. Sabtu (19/07/25)
Zulfikran menilai BK telah bersikap pilih kasih ketika dugaan pelanggaran berat oleh anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ridwan AR, yang telah memiliki putusan pengadilan tetap, justru tidak diproses secara serius. Sementara itu, langkah sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan anggota DPRD dari Fraksi PKB, Nurjaya Hi. Ibrahim, untuk mengawasi distribusi minyak tanah, malah dipersoalkan dan diancam dengan pemeriksaan etik.
“Kita sedang melihat sebuah potret ketimpangan penegakan etik di tubuh DPRD Kota Ternate. Ketika pelanggaran berat seperti dugaan perselingkuhan yang telah terbukti secara hukum dibiarkan, tapi sidak untuk membela rakyat malah dibesar-besarkan. Ini bukan sekadar standar ganda, tapi bentuk ketidakadilan terang-terangan,” tegas Zulfikran, Jumat (18/7/2025).
Zulfikran mengingatkan bahwa lembaga legislatif adalah representasi suara rakyat dan seharusnya menjunjung tinggi integritas, etika, dan kehormatan lembaga. Menurutnya, diamnya BK terhadap kasus Ridwan AR menjadi indikasi kuat adanya kompromi politik dan ketundukan terhadap kekuasaan tertentu.
“BK jangan jadi alat politik untuk menjatuhkan yang kritis dan membela yang bermasalah. Kalau Nurjaya mau turun ke lapangan demi rakyat, itu justru patut diapresiasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nurjaya diperiksa, Ridwan dibiarkan. Ini inkonsistensi moral,” ujarnya.
Zulfikran juga menegaskan bahwa mengabaikan putusan pengadilan dalam kasus Ridwan merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum, dan jika terus dibiarkan, maka publik akan melihat DPRD sebagai lembaga yang melindungi pelanggar etik.
“DPRD bukan tempat perlindungan bagi perilaku menyimpang. Apalagi jika sudah ada keputusan hukum. BK dan pimpinan DPRD harus bertindak, atau mereka akan dianggap bersekongkol merusak kepercayaan rakyat,” tambahnya.
Kritik terhadap BK DPRD Kota Ternate juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ari, warga Kelurahan Kalumata, yang mengaku kecewa dengan sikap DPRD.
“Jangan cuma karena satu anggota kritis lalu dibungkam dengan etik. Tapi yang jelas-jelas melanggar sumpah jabatan malah dibiarkan. Di mana keadilannya?” ucap Ari saat ditemui di Pasar Higienis Ternate.
Senada, Yuli, ibu rumah tangga di Ternate Tengah, mengatakan DPRD saat ini sedang kehilangan kepercayaan publik.
“Kami rakyat bukan bodoh. Kami lihat siapa yang kerja dan siapa yang hanya diam. Kalau sidak aja dianggap pelanggaran, berarti DPRD memang tak mau diawasi,” katanya.
Dukungan juga datang dari kalangan aktivis. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Kota Ternate telah menyatakan sikap kecewa terhadap BK dan mendesak agar integritas lembaga DPRD dipulihkan.
Desakan untuk Reformasi Etik DPRD, di akhir keterangannya, Zulfikran mendesak agar BK DPRD Kota Ternate tidak menjadi alat kepentingan politik, tetapi benar-benar menjalankan tugas sebagai penjaga marwah lembaga legislatif.
“Jangan hanya tajam kepada yang lemah dan berbeda pandangan politik, tapi tumpul kepada pelanggaran nyata. Kalau ini dibiarkan, DPRD kehilangan kehormatannya di mata rakyat,” tutup Zulfikran.
Hingga berita ini diterbitkan, BK DPRD Kota Ternate belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Zulfikran dan suara publik yang mulai memuncak.
Reporter: Ilham Husen
Editor: Redaktur Jakarta
