TIDORE – Sejumlah proyek swakelola saluran air (drainase) yang tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara diketahui tidak memajang papan proyek.
Seperti di kelurahan Rum, Kelurahan Tosa, Kelurahan Maftutu, Ome, Mareku dan sejumlah kelurahan lainya yang ada di Kota Tidore Kepulauan.
“Proyek tanpa dipampang papan informasi yang bersumber APBN patut untuk dicurigai. Bagaimana tidak karena setiap program pembangunan harus berlandaskan transparansi,”kata pengamat publik Bakrie Dano saat menyambangi Beritamalut.co Kamis (11/3/21).
Proyek tersebut kabarnya dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
Menurutnya, namanya program kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran negara harus diketahui oleh masyarakat, papan proyek itu wajib.
“Kalau misalkan tanpa memanjang papan proyek dilokasi pekerjaan itu merupakan cara instansi bersangkutan mengelabui atau mengakali masyarakat, ujung-ujungnya diduga berpotensi mengelapkan uang negara,” katanya.
Dalam Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada pasal 20, 21,28 f dan 28 j, telah menegaskan tentang pentingnya transparansi program kerja pemerintah, Keterbukaan informasi pula juga disinggung pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. demikian juga Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum(PUPR) No.12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase pada Perkotaan.
“Seharusnya memasang papan proyek sehingga warga mengetahui dengan benar, berapa nominal uang yang dikucurkan,” bebernya.
Sementara Lurah Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Arfa Kene mengatakan pekerjaan proyek pembangunan dranaise yang sementara berlangsung di beberapa lokasi khususnya di kelurahan Tosa ini volumenya kurang lebih 500 meter.
“Jadi, mereka hanya sebatas komunikasi tanpa menyampaikan sumber Anggaran dari mana, asal proyek dari mana, mereka bilang hanya sambungan paket, dan terkait proyek swakelola pun kami tidak tahu, apalagi papan informasi proyek,” katanya.
Seorang tukang kerja, yang tidak menyebutkan namanya mengaku proyek pembangunan dranaise yang sementara mereka kerjakan ini dihargai per meter Rp 125.000.
“Torang dikasih upah per meter hanya Rp 125 ribu pak,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang pengawas saat ditemui di lokasi proyek bernama Anca mengaku, dirinya tidak mengetahui dana yang dikucurkan untuk pembangunan proyek drainase dimana tempat dirinya mengawas.
“Anggaran berapa saya tidak tahu, saya kan hanya pengawas, kalaa mau konfirmasi ke pak Daud Ismail kepala bidang bina marga PUPR Malut saja,” ungkap Anca.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Malut Daud Ismail, yang juga selaku penanggung jawab proyek, saat dikonfirmasi melalui ponselnya oleh beritamalut.co tak bisa dihubungi.
Baik melalui pesan whatsapp maupun sambungan telepon selalu ditolak.
Sumber : beritamalut.co
Komentar