oleh

Kejati Malut Siap Kawal Proses Tender Proyek di Malut

TERNATENEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Rabu (05/07/20) dengan memboyong seluruh kepala bidangnya mendatangi kantor kejaksaan tinggi Maluku Utara di Stadion Ternate.

Kedatangan Santrani dan personil Instansi pembangun infrastruktur di Maluku Utara itu ke Kantor korps Adhiyaksa adalah dalam rangka meminta institusi pengacara negara itu untuk mengawal dan mengontrol jalannya proses tender pengadaan barang dan jasa sejak awal hingga selesai.

Turut mendampingi sang kepala Dinas PUPR diantaranya terlihat ada  Kepala Bidang Bina Marga Daud Ismail dan Kepala Bidang Cipta Karya. Selain itu hadir oula sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diantaranya Faris Hi.Abdulbar dan Sofyan Kamarullah.

BACA JUGA:  Diduga Terlibat Politik Praktis, Abujan Abdul Latif Diskorsing

Pertemuan dua institusi tingkat provinsi itu berlangsung tertutup bagi kalangan media yang diundang oleh dinas PUPR. Pengambilan foto dalam ruangan acara itu juga diabadikan oleh staf protokoler kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

” Kita selalu terbuka berkaitan dengan pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Kami tetap terbuka teemasuknkeoada media, Jangan media menulis sambil bertanya Kadis PUPR Malut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi, Ada Apa,” Ujar Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jefri Huwae mengawali penjelasannya kepada jurnalis usai acara pertemuan tersebut.

Asdatun Kejati yang berbicara sebelum Wakajati bergabung, menegaskan bahwa jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selalu terbuka atas hasil hasil pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proses pelaksanaan tender proyek negara.

BACA JUGA:  Gairahkan Kembali Ekonomi Batam, Rudi Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sungarpin menjelaskan bahwa pendampingan hukum terhadap apa yang diajukan kepala dinas PUPR Maluku Utara janganlah ditafsirkan lain. ” Pendampingan hukum itu bahasa undang undang, jadi janganlah diartikan lain, Ujar  Wakajati yang mantan Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Santrani Abusama menjelaskan bahwa dirinya sebagai kepala dinas tidak menginginkan terjadi pelanggaran pelanggaran didalam semua pekerjaan proyek negara.

Karena itulah Lanjut  Santrani, setelah memintakan restu dari Gubermur Abdul Gani Kasuba, dia dan seluruh kepala bidang dan PPK mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi untuk memintakan pendampingan, pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proses tender pekerjaan proyek proyek lada dinas PUPR maluku Utara.

BACA JUGA:  BNN Malut Tangkap Pengedar Narkoba Jaringan Kota Medan

” Saya minta dukungan dan kontrol serta koreksi dari teman teman wartawan. Karena itu saya tetap lanjutkan program kerjasama publikasi dengan media hingga tahun tahun mendatang.  Saya Masih Mudah Bos, saya tidak mau langkah pekerjaan saya tersandung hukum hanya karena ulah pihak pihak yang gagal dalam mengerjakan tanggungjawabnya. Karena itu saya minta kejaksaan kontrol saya, pers koreksi saya,” Tegas Santrani dengan gaya bicara seperti berorasi diatas podium.(efa/teen)

Komentar

News Feed